Buntut dari Gaji Pilot Lion Air yang Hanya Rp 3,7 Juta per Bulan, Keluarga Pilot Alami Kerugian

Upaya BPJS Ketenagakerjaan membantu memberikan hak korban jatuhnya pesawat Lion Air JT 610 menemukan fakta baru. Ada kejanggalan besaran gaji pilot yang hanya Rp 3,7 juta. Jumlah itu jauh lebih kecil daripada gaji kopilot yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan yang mencapai Rp 20 juta. Selain itu, dari 189 korban kecelakaan, baru ditemukan 31 peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Dirut BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto menuturkan, data gaji pilot yang jauh lebih kecil daripada kopilot itu begitu mencolok. Namun, BPJS telah mengecek kebenarannya. Hasilnya, Lion Air memang melaporkan gaji pilot hanya Rp 3,7 juta. "Jumlah gaji itu berdasar laporan perusahaan," katanya.

Dengan begitu, keluarga pilot akan dirugikan. Sebab, bila seharusnya bergaji Rp 30 juta, kalau dilaporkan hanya Rp 3,7 juta, bantuan kecelakaan kerjanya hanya 48 x Rp 3,7 juta. "Bukan 48 x Rp 30 juta," ujarnya.

Kejanggalan tersebut, lanjut Agus, mungkin telah ditegur BPJS Ketenagakerjaan. Lion Air pun sedang memperbaiki laporannya. Namun, saat kecelakaan terjadi, yang tercatat masih Rp 3,7 juta. "Tapi, ada solusi mencegah kejadian yang sama terjadi," tuturnya.

Dia menyatakan, pekerja bisa melaporkan jumlah gaji yang sebenarnya ke BPJS Ketenagakerjaan. Dengan demikian, petugas nanti bisa mengecek ulang dan memperbaiki data jumlah gaji. "Ini bisa membantu kami agar pekerja juga tidak dirugikan,"



Mengenai korban yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, Agus menjelaskan, hingga saat ini ada 31 korban yang baru teridentifikasi sebagai peserta BPJS. "Kami perlu bantuan agar bisa memastikan jumlah pastinya. Kalau yang 31 ini dari laporan keluarga di posko," ungkapnya.

Menurut dia, penumpang Lion Air yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan berhak mendapatkan sejumlah hak. Yakni, jaminan kecelakaan kerja 48 x gaji; tunjangan hari tua sebesar 5,7 persen dari upah yang dilaporkan; serta tunjangan pensiun berupa 40 persen untuk yang telah terdaftar lebih dari 15 tahun.

"Karena itu, kami harap dibantu untuk bisa mengetahui jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan yang menjadi korban," katanya.

Namun, perlu dipahami, peserta BPJS Ketenagakerjaan hanya akan mendapat jaminan kecelakaan kerja bila diketahui menjadi korban dalam rangka bekerja. "Seperti salah satu korban dari BPJS Pangkalpinang yang berangkat kerja dan menjadi korban," jelasnya.

Perlindungan ketenagakerjaan dihitung sejak pekerja berangkat bekerja hingga pulang bekerja. Agus menegaskan, semua itu akan dianalisis BPJS Ketenagakerjaan. "Kami pastikan itu," ujarnya saat ditemui di RS Polri Kramat Jati kemarin.

Sementara itu, Lion Air akan memberikan ganti rugi bagi korban kecelakaan senilai besaran yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara. Corporate Communications Strategic Lion Air Danang Mandala Prihantoro menuturkan, pihaknya akan mengikuti ketentuan dalam Permenhub 77/2011.

Sesuai dengan permenhub itu, besaran ganti kerugian bervariasi. Yaitu, penumpang yang meninggal (Rp 1,25 miliar per penumpang) dan penumpang yang cacat (Rp 1,25 miliar). Kemudian, penumpang yang mengalami luka dan harus menjalani perawatan di rumah sakit, klinik, atau balai pengobatan sebagai pasien rawat inap dan atau rawat jalan diberi ganti rugi Rp 200 juta per penumpang.

Pada bagian lain, PT Jasa Raharja menyiapkan santunan untuk korban sesuai UU 33/2017 dan Peraturan Menteri Keuangan 15/2017. Nilai santunannya Rp 50 juta untuk korban meninggal dan Rp 25 juta untuk korban luka.

Dirut Jasa Raharja Budi Rahardjo berharap keluarga korban bersikap kooperatif saat petugas melakukan pendataan. "Jasa Raharja membentuk tim di kantor pusat dan kantor cabang untuk terus menginventarisasi data yang masuk agar sejalan dengan perkembangan di lapangan. Tim bergerak serentak ke rumah duka atau berkoordinasi dengan instansi tempat korban bekerja."


sumber isi berita: jawapos.com
komentar
0 komentar

0 komentar